Melarang Gerakan #2019GantiPresiden

Memasuki tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2019, dinamika politik memanas. Sikap Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat yang melarang gerakan #2019GantiPresiden menuai polemik.

Pengurus MUI Jabar menilai gerakan #2019GantiPresiden dinilai cenderung provokatif. Kejadian di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 29 Juli 2018 dijadikan contoh. Saat itu, aktivis gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman diadang massa yang kontra.

 Pernyataan pengurus MUI disambut pejabat MUI pusat yang disuarakan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi. Ia mendukung MUI Jabar karena untuk mencegah konflik di tengah tensi politik yang menguat.

Spekulasi politik pun mencuat sikap MUI karena dipicu nama Ma'ruf Amin yang masuk bursa calon wakil presiden untuk Joko Widodo. Status Ma'ruf saat ini merupakan Ketua Umum MUI.

Kritikan tertuju ke pengurus MUI yang dinilai membuat gaduh karena menyampaikan pernyataan yang bukan ranah kewenangannya. Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyebut pengurus MUI blunder saat memberikan pernyataan melarang #2019GantiPresiden.

"Namanya alam demokrasi seharusnya MUI bisa tahan masuk politik praktis. Kalau begini bisa timbul dugaan yang enggak perlu dan jadi gaduh," kata Hendri kepada VIVA, Minggu, 5 Agustus 2018.

 Posisi MUI sebagai lembaga umat mestinya bisa dicerna dengan bijaksana oleh pengurusnya. Pernyataan pengurus MUI yang di luar konteks akan menjadi sorotan publik.

"Biarkan demokrasi berkembang, jangan banyak larangan. Ulama juga harus memberikan masukan yang baik kepada umat, jangan berpihak," jelas Hendri.

Pembelaan terhadap MUI disuarakan elite barisan pendukung pemerintah. Suara lantang dinyatakan Ketua DPP PDIP bidang politik dan keamanan non aktif, Puan Maharani. Menurut dia, seharusnya gerakan #2019GantiPresiden pantas disuarakan saat kampanye. Bukan justru seperti sekarang yang digalakkan sebelum tahapan kampanye. Kemudian, tak perlu gerakan #2019GantiPresiden karena sudah ada pemilu untuk memilih presiden.

"Bahwa setiap lima tahunan itu akan ada pemilu untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Puan.

MUI dinilai punya pertimbangan dengan mengeluarkan imbauan larangan #2019GantiPresiden. Elite Nasdem yang juga Ketua DPW Jabar, Saan Mustofa mengatakan pernyataan tersebut merujuk gerakan #2019GantiPresiden dinilai lebih banyak mudaratnya.

"MUI mempertimbangkan bahwa acara itu banyak mudaratnya, ketimbang manfaatnya,” ujar Saan di Bandung, Minggu 5 Agustus 2018.