Anies Coret Rusun Ahok, Ribuan Warga Terancam Tak Punya Rumah

Jakarta - Lebih dari 14 ribu warga Jakarta terancam tak punya hunian usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan mencoret anggaran pembangunan tiga rumah susun pada APBD-P 2018.
 

DPRD DKI Jakarta kecewa setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencoret anggaran delapan rumah susun pada anggaran penerimaan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2018, Anggaran mencapai Rp1,3 triliun itu dirancang pada era jabatan gubernur masih dipegang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sekretaris Komisi D Pandapotan Sinaga menyayangkan alasan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hanya karena tak mampu menyelesaikan dalam tenggat waktu yang ada.

“Padahal waktu minta anggaran itu, mintanya kayak mau menangis, tapi sekarang tidak bisa dieksekusi,” ujar Pandapotan dalam rapat komisi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (7/8/2018).

Jika usulan Anies diketok DPRD, maka tak ada pembangunan rusun baru di Jakarta tahun ini. Padahal jumlah rusun yang ada saat ini belum mampu menutupi kebutuhan hunian warga Ibu Kota.

"Untuk yang sudah ada daftar waiting list saja 14.600 [kepala keluarga]. Kita akan lakukan penghunian tahun ini sekitar 9.400 unit," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Meli Budiastuti, saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Selasa (7/8).

Meli menyampaikan tiga rusun yang bakal dicoret, yakni Rusun Inspeksi BKT di Jakarta Timur, Rusun PIK Pulo Gadung di Jakarta Utara, dan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat. Pembangunan tiga rusun akan diundur ke tahun anggaran berikutnya.

Tiga rusun itu akan dikerjakan secara tahun jamak (multiyears) pada 2019 dan 2020. Total hunian yang akan dihasilkan hanya 2.998 unit.

Jika tiga rusun itu rampung di 2020, maka setidaknya masih ada 2.202 kepala keluarga yang belum dapat hunian. Angka itu belum termasuk kepala keluarga yang masuk daftar tunggu di tahun 2019 dan 2020.

Masalah tak berhenti di situ. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Teguh Hendarwan mengatakan pihaknya terhambat melakukan relokasi warga di bantaran sungai karena kurangnya rusun yang tersedia.

Hal ini, kata Teguh, salah satu yang membuat pengadaan tanah molor. Sehingga berdampak pada rendahnya serapan anggaran Dinas SDA. Per 31 Juli, dinas ini hanya mampu menyerap 20,40 persen dari anggaran Rp3,27 triliun.

"Kan tadi disampaikan tiga rusun saja tahun ini gagal, Rp700 miliar lebih dimatikan. Artiya kami mengalami ketertundaan," kata Teguh saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu (8/8).

Teguh mengatakan saat ini Dinas SDA sedang memiliki priorotas membenahi tiga titik, yaitu Pesanggrahan, Sunter, dan Ciliwung.

Dia menaksir untuk merelokasi satu titik, butuh 3.000 unit untuk 3.000 kepala keluarga. Berarti untuk tiga titik itu, ia butuh 9.000 unit rusun.

"Kita kan tidak bisa relokasi kalau tidak ada rusunnya," ucap dia.

Dari angka yang disebutkan Teguh dan Meli, setidaknya akan ada 11.202 kepala keluarga di Jakarta yang tak memiliki hunian pada tahun 2020.

Sekretaris Komisi D Pandapotan Sinaga sempat menyesalkan alasan pencoretan hanya karena Pemprov DKI tak mampu menyelesaikan dalam tenggat waktu yang ada.

"Padahal waktu minta anggaran itu, mintanya kayak mau menangis, tapi sekarang tidak bisa dieksekusi," ucap Pandapotan secara lantang dalam rapat komisi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (7/8/2018).

Sebelumnya, Anies mengusulkan untuk mencoret anggaran delapan rumah susun dalam pembahasan APBD-P 2018. Delapan rusun itu telah dianggarkan sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Lima dari delapan rusun sudah rampung dikerjakan. Tinggal menunggu proses pembayaran yang masih tersendat. Sementara tiga lainnya belum dikerjakan sama sekali.